Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 38 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan standard pelayanan dibidang ketahanan pangan;
2. Pelaksanaan koordinasi, perencanaan, organisasi, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan program ketahanan pangan;
3. Koordinasi dan pelaksanaan analisis, pembinaan penerapan standard teknis dibidang ketahanan pangan;
4. Koordinasi dan pembinaan penerapan standard pelayanan ketahanan pangan;
5. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, fasilitasi ketahanan pangan;
6. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan ketahanan pangan;
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas;
8. Kewenangan

Untuk melaksanakan  Fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Pelaksana koordinasi dan monitoring bidang ketahanan pangan;
2. Analisis ketersediaan pangan, kerawanan pangan, konsumsi pangan, keamanan pangan, distribusi dan stabilitas harga pangan;
3. Identifikasi ketersediaan pangan, kerawanan pangan konsumsi pangan, keamanan pangan, distribusi, harga pangan;
4. Pembinaan ketahanan pangan;
5. Supervisi, monitoring dan pengawasan bidang ketahanan pangan ;
6. Penyedia dukungan pelatihan bidang ketahanan pangan;
7. Penyedia dukungan dewan ketahanan pangan;
8. Penyusun kebijakan program pengembangan ketahanan pangan ;
9. Penyelenggaraan informasi, publikasi bidang ketahanan pangan ;
10. Pengemban kerjasama dan kemitraan bidang ketahanan pangan ; dan
11. Penyusun kebijakan pengembangan dan kelembagaan bidang ketahanan pangan

Download Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 38 Tahun 2016